
SUMBAWA, radarsumbawa.com – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyoroti pola penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang cenderung mengulang rutinitas tahun sebelumnya. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah cara menyusun program pembangunan dengan mendahulukan kebutuhan dan target, bukan menentukan anggaran terlebih dahulu.
Penegasan itu disampaikan Jarot saat memimpin rapat penyusunan dan penajaman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11/2026).
Menurut Jarot, perencanaan pembangunan tidak boleh lagi sekadar mengulang daftar kegiatan dan alokasi anggaran yang sudah menjadi kebiasaan setiap tahun. Setiap program harus memiliki tujuan, indikator, dan target yang jelas sebelum kebutuhan pembiayaannya ditentukan.
“Jangan sampai duit dulu dianggarkan karena sudah rutinitas, programnya menyusul. Harus dibalik, program dulu baru anggaran. Istilahnya money follow program, anggaran mengikuti program yang sudah direncanakan,” tegas Jarot.
Ia mengingatkan, pola penganggaran yang tidak berangkat dari kebutuhan dan target berisiko membuat belanja pemerintah kehilangan fokus terhadap hasil pembangunan yang ingin dicapai.
Karena itu, seluruh OPD diminta menyusun program berdasarkan persoalan nyata yang harus diselesaikan, dilengkapi data dasar atau baseline, indikator keberhasilan, serta target yang dapat diukur.
Setelah seluruh komponen tersebut dirumuskan, barulah kebutuhan anggaran dihitung sesuai kegiatan yang diperlukan.
“Yang perlu kita tandatangani nanti adalah program yang terukur. Apa jenis programnya, bagaimana baseline datanya, target kita menurunkan berapa, baru ditentukan anggarannya,” ujarnya.
Jarot juga mengingatkan agar perangkat daerah tidak menetapkan target pembangunan secara berlebihan hanya untuk menunjukkan ambisi dalam dokumen perencanaan.
Menurutnya, target yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan kemampuan daerah justru berpotensi menyulitkan pelaksanaan dan evaluasi program.
“Jangan membuat yang awang-awang. Program harus realistis dan bisa diukur. Kalau targetnya tidak jelas, nanti sulit menentukan apakah program itu tercapai atau tidak,” katanya.
Selain persoalan penganggaran, Jarot menyoroti pentingnya kerja sama lintas OPD dalam mencapai indikator pembangunan daerah.
Ia mencontohkan angka harapan hidup yang tidak dapat ditingkatkan hanya melalui program satu perangkat daerah. Pencapaian indikator tersebut membutuhkan kontribusi berbagai sektor yang saling berkaitan.
Karena itu, Bapperida diminta menyiapkan formulasi perencanaan yang dapat digunakan seluruh OPD sebagai pedoman dalam menyusun program, menetapkan indikator, dan menentukan target kinerja.
Jarot menginginkan hasil penajaman RKPD 2027 tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Program dan target yang telah disepakati nantinya diharapkan menjadi dasar pelaksanaan sekaligus komitmen kerja masing-masing perangkat daerah.
Ia meminta proses perumusan tersebut segera dituntaskan untuk kemudian ditandatangani bersama.
Melalui perubahan pendekatan dari penganggaran berbasis rutinitas menuju money follow program, Pemkab Sumbawa berupaya memastikan belanja daerah memiliki sasaran dan hasil yang dapat dievaluasi.
Dengan demikian, keberhasilan OPD tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dikelola atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi terutama dari pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. (**)




