SUMBAWA, radarsumbawa.com – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus mencari alternatif pembiayaan untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak lagi menjadi satu-satunya sumber yang diandalkan. Dukungan anggaran pemerintah pusat kini menjadi salah satu tumpuan untuk membiayai sejumlah program prioritas.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev., mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Sejumlah program yang diupayakan antara lain revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas jalan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, serta dukungan pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kesehatan.
Menurut Kaharuddin, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan melalui APBD. Pemanfaatan program pemerintah pusat yang masuk ke daerah juga harus diperhitungkan sebagai bagian dari upaya mencapai target pembangunan.
“Realisasi program tidak hanya kita ukur dari berapa besar uang yang dikeluarkan melalui APBD. Kita juga melakukan koordinasi dengan program-program pemerintah pusat yang masuk ke daerah, sehingga tidak semuanya harus dibebankan kepada APBD,” tegas Kaharuddin.
Ia menjelaskan, strategi tersebut menjadi bagian dari penajaman perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2027.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) telah memiliki pagu anggaran sesuai perencanaan. Namun, alokasi tersebut masih perlu diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan, skala prioritas, dan kemampuan keuangan daerah.
Dengan demikian, keterbatasan anggaran diharapkan tidak serta-merta menyebabkan program prioritas kehilangan dukungan pembiayaan.
“Setiap program sudah memiliki pagu anggaran. Melalui penajaman ini, kita ingin memastikan program berjalan sesuai perencanaan. Artinya, anggaran yang tersedia harus dioptimalkan agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Delapan Prioritas Pembangunan
Kaharuddin mengungkapkan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tetap mengacu pada delapan prioritas pembangunan Kabupaten Sumbawa.
Prioritas tersebut meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian nilai-nilai budaya Sumbawa, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Selain itu, pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, pengembangan ekonomi yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan, penguatan riset dan inovasi daerah, serta percepatan penurunan kemiskinan.
Delapan prioritas tersebut menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Namun, Kaharuddin mengingatkan bahwa penajaman anggaran bukan berarti seluruh program harus memperoleh tambahan alokasi dana.
Sebaliknya, pemerintah daerah perlu memastikan anggaran yang tersedia digunakan untuk kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan.
“Penajaman anggaran bukan semata-mata untuk menambah alokasi belanja, melainkan memastikan seluruh sumber daya keuangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Karena itu, OPD diminta menyelaraskan program masing-masing dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa.
Koordinasi dengan pemerintah pusat juga menjadi penting agar program yang dibiayai melalui kementerian dan lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih dengan kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD.
Kaharuddin berharap kombinasi pembiayaan daerah dan dukungan pemerintah pusat dapat menjaga kesinambungan pembangunan, terutama pada sektor yang membutuhkan anggaran besar.
“Kita ingin memastikan anggaran yang tersedia benar-benar bekerja untuk pembangunan. Dengan koordinasi yang baik, keterbatasan fiskal tidak menjadi penghambat program prioritas,” pungkasnya. (**)
