SUMBAWA, radarsumbawa.com – Kebutuhan pembangunan sumur bor untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa masih cukup besar. Namun, di tengah banyaknya usulan yang masuk ke pemerintah daerah, ternyata sejumlah program penyediaan air dari pemerintah pusat belum dimanfaatkan secara optimal.
Persoalan ini mendapat sorotan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dalam rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11/2026).
Jarot mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp79 miliar untuk Kabupaten Sumbawa pada 2027. Di antara program yang tersedia terdapat pembangunan infrastruktur irigasi, sumur bor dangkal, dan sumur bor dalam.
Ironisnya, informasi mengenai peluang tersebut belum sepenuhnya diketahui perangkat daerah maupun para camat. Bahkan, berdasarkan penjelasan pihak balai teknis, masih terdapat target program yang belum terpenuhi.
“Programnya banyak sekali, mulai dari irigasi, sumur bor dangkal sampai sumur bor dalam. Bahkan, dari data yang disampaikan pihak balai, targetnya masih belum terpenuhi. Ini yang belum diketahui teman-teman camat,” ungkap Jarot.
Bupati mengaku terkejut ketika memperoleh penjelasan dari Kepala Balai dalam pertemuan sebelumnya. Sebab, selama ini pemerintah daerah menerima banyak usulan pembangunan sumur bor, sementara peluang pembiayaan melalui program pemerintah pusat ternyata masih tersedia.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sinkronisasi informasi dan perencanaan antara pemerintah daerah dengan instansi pemerintah pusat.
Padahal, apabila kebutuhan pembangunan dapat dipadukan dengan program kementerian maupun balai teknis, beban pembiayaan melalui APBD berpeluang dikurangi.
“Selama ini, banyak usulan pembangunan sumur bor yang disampaikan kepada pemerintah daerah, sementara ternyata terdapat program dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang bisa diakses,” ujarnya.
Jarot tidak ingin pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang sebenarnya dapat dibiayai melalui program pusat.
Karena itu, ia menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian segera berkoordinasi dengan pihak balai untuk mengidentifikasi program yang tersedia sekaligus memetakan lokasi yang paling membutuhkan pembangunan sumur bor.
“Dinas PU dengan Dinas Pertanian harus bertemu dengan Kepala Balai. Kita petakan lokasi-lokasi yang membutuhkan sumur bor, baik sumur dalam maupun sumur dangkal. Jangan sampai kita menganggarkan melalui APBD, sementara ternyata program dari pusat masih tersedia dan targetnya juga belum tercapai,” tegasnya.
Menurut Jarot, langkah tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran pembangunan lebih efisien. Dengan memanfaatkan dukungan pemerintah pusat, APBD dapat diarahkan untuk membiayai kebutuhan lain yang belum terakomodasi.
Pemetaan kebutuhan air juga diminta tidak terbatas pada lahan pertanian. Kawasan peternakan dan wilayah pesisir yang mengalami kesulitan memperoleh air tawar harus ikut menjadi perhatian.
“Anggaran sumur bor ada di balai, ada juga di sektor pertanian dan peternakan. Tinggal kita koneksikan saja dengan kebutuhan di lapangan. Termasuk kawasan peternakan dan wilayah pinggir laut yang membutuhkan air tawar,” katanya.
Untuk menghindari tumpang tindih perencanaan, Jarot meminta Bapperida bersama perangkat daerah terkait menyusun data seluruh program pembangunan yang bersumber dari APBD kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
Data tersebut harus memuat penanggung jawab kegiatan, besaran anggaran, lokasi pembangunan, target, serta capaian pelaksanaan program.
“Jangan hanya berfokus pada APBD. Program-program dari balai, provinsi maupun pusat harus ditampilkan juga. Kita harus tahu berapa targetnya, berapa yang sudah tercapai, dan di mana saja lokasi yang masih membutuhkan pembangunan,” tandasnya.
Dengan langkah tersebut, perencanaan pembangunan infrastruktur air diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri berdasarkan sumber anggaran masing-masing.
Bagi Kabupaten Sumbawa yang memiliki kebutuhan air cukup besar untuk mendukung sektor pertanian dan peternakan, optimalisasi program pemerintah pusat menjadi salah satu peluang untuk memperluas pelayanan infrastruktur tanpa seluruhnya membebani keuangan daerah.
Kini, tindak lanjut koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting untuk memastikan peluang program tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat. (**)
