PR Masih Dua Desa Rawan Pangan
SUMBAWA, radarsumbawa.com – Kabupaten Sumbawa boleh berbangga dengan produksi berasnya. Daerah ini memiliki ketersediaan beras yang jauh melampaui kebutuhan konsumsi penduduknya. Namun, di balik melimpahnya produksi pangan tersebut, masih ada dua terdapat desa yang masuk kategori rawan pangan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingginya produksi beras belum tentu menjadi jaminan seluruh masyarakat terbebas dari persoalan ketahanan pangan.
Data Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa menunjukkan, ketersediaan gabah kering giling (GKG) mencapai 398.552 ton atau setara 253.873 ton beras. Sementara kebutuhan daerah hanya sekitar 132.729 ton GKG atau setara 84.973 ton beras.
Artinya, Sumbawa memiliki surplus sekitar 168.899 ton beras. Jumlah yang sangat besar dibandingkan kebutuhan konsumsi masyarakatnya.
“Jadi tidak usah takut makan beras, karena masih kita kelebihan atau surplus 265.823 ton gabah kering giling atau 168.899 ton beras,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, H. Junaedi, saat menyampaikan kondisi pertanian daerah dalam kegiatan Summit II Penajaman Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11/2026).
Namun, angka surplus tersebut menyisakan persoalan lain.
Junaedi mengungkapkan, dua desa di Kabupaten Sumbawa masih masuk kategori rawan pangan, yakni Desa Buen Beru dan Desa Mungkin.
Keberadaan dua desa tersebut menjadi catatan penting di tengah besarnya surplus produksi beras Sumbawa. Sebab, ketahanan pangan bukan hanya persoalan seberapa banyak beras yang dihasilkan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Junaedi mengakui, kondisi kedua desa tersebut masih perlu ditelusuri lebih jauh agar pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang tepat.
“Ini yang akan kami coba data kembali, telisik kembali, sehingga intervensinya bisa jelas. Walaupun diversifikasinya tidak menanam padi, tapi mampu untuk membeli beras untuk dikonsumsi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara ketersediaan pangan di tingkat daerah dan akses pangan di tingkat rumah tangga.
Sebuah wilayah dapat memiliki produksi beras yang melimpah, tetapi kondisi pangan masyarakatnya tetap perlu dilihat dari kemampuan ekonomi, distribusi, serta sumber penghidupan penduduk.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menyiapkan langkah untuk meningkatkan produksi pertanian.
Dinas Pertanian menetapkan dua fokus utama, yakni peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP).
Melalui dukungan program pemerintah pusat, termasuk irigasi perpompaan, lahan pertanian yang sebelumnya hanya dapat ditanami sekali dalam setahun diharapkan mampu ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali musim tanam.
Dengan demikian, produktivitas lahan dapat meningkat tanpa harus selalu bergantung pada perluasan areal pertanian.
“Fokus tersebut menjadi dasar penentuan intervensi program prioritas 2027 Dinas Pertanian,” jelas Junaedi.
Selain produktivitas, persoalan tata kelola pupuk bersubsidi juga menjadi perhatian.
Junaedi menyoroti adanya lahan pertanian yang tidak tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), tetapi memiliki kebutuhan pupuk cukup besar. Sebagian lahan tersebut berada di kawasan hutan.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi agar penggunaannya sesuai ketentuan.
Dengan surplus beras yang mencapai ratusan ribu ton, tantangan pertanian Sumbawa kini bukan semata-mata meningkatkan produksi. Pemerintah daerah juga dihadapkan pada kebutuhan memastikan hasil pembangunan pertanian dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat secara lebih merata.
Sebab, keberhasilan sebuah daerah sebagai lumbung pangan tidak cukup hanya dibuktikan melalui besarnya angka surplus, tetapi juga melalui semakin berkurangnya masyarakat yang menghadapi kerawanan pangan. (jar)
