Sampai pertengahan 2025, angka kunjungan wisatawan di NTB boleh tembus 1,1 juta wisatawan. Nilai ekonomi kreatif NTB boleh tembus Rp 6,29 triliun. Tapi masih ada realitas yang miris. Data BPS NTB yang diperbaharui 30 Oktober 2025, penduduk miskin di NTB tercatat sebesar 11,78 % atau sebanyak 654.570. Dua persen di antaranya tercatat sebagai hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Provinsi NTB. Begitu memegang tampuk kepemimpinan di NTB, pasangan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj Indah Damayantii Putri menargetkan, tahun 2029 mendatang Provinsi NTB bebas dari kemiskinan ekstrem. Peran Posyandu dan program Desa Berdaya akan dimaksimalkan untuk mencapai target ini.
Program Desa Berdaya diharapkan hadir sebagai jawaban transformatif untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Strateginya pemberdayaan berbasis data tepat sasaran. Caranya dengan memberikan dukungan dana sebesar Rp 300 juta-Rp 500 juta per desa, dan pendampingan intensif. ‘’Desa-desa ini diharapkan tak hanya lepas dari kemiskinan tapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi lokal mandiri melalui pemberdayaan sosial-ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat,’’ kata Miq Iqbal, sapaan Gubernur, saat menghadiri dan memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Provinsi dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten / Kota. Dinas PMPD Dukcapil, di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis 3 Juli 2025.
Gubernur, menjelaskan, Posyandu yang tersebar di setiap desa di Provinsi NTB memiliki potensi yang besar dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, militansi yang ada pada ribuan kader posyandu sangatlah kuat. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi distorsi informasi yang sering terjadi dalam birokraksi. Distorsi informasi ini yang seringkali menghambat pemerintah dalam menjalanlan kebijakan dan program strategisnya dalam memerangi kemiskinan yang ada di tingkat desa.
“Masyarakat sangat menerima kehadiran kader posyandu. Mereka didengar dan dicari masyarakat. Melihat dari konteks ini, ini aset yang luarbiasa,” ungkapnya.
Selain dengan cara memaksimalkan pemanfaatan Posyandu, Pemerintah Provinsi NTB juga akan memanfaatkan Program Desa Berdaya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Pemprov NTB akan bekerjasama dengan seluruh stakeholders untuk memberdayakan 106 desa yang masuk ke dalam daftar kemiskinan ekstrem.
Nantinya, Pemerintah akan mendampingi desa-desa tersebut dengan prinsip memberdayakan bukan membuat masyarakat bergantung pada bantuan.
Tujuan utama Desa Berdaya adalah untuk membuat masyarakatnya terlepas dari kemiskinan ekstrem sehingga tak lagi masuk ke dalam daftar penerima bantuan.
“Ini adalah kendaraan kita bersama untuk menyelesaikan masalah masalah di desa,” ungkapnya.
Wakil Gubernur NTB, Hj. indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP sekaligus Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi NTB menjelaskan, pada tahun 2025-2026 Pemerintah Provinsi NTB mulai meluncurkan Program Desa Berdaya. Program ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan ekstrim, tetapi juga fokus memerangi stunting di sejumlah desa binaan.
“Tentunya kita melihat kemiskinan ekstrim erat kaitannya dengan masalah kesehatan, perempuan, anak dan sebagainya,” jelas Umi Dinda, sapaan Wagub. Selain itu, dirinya menjelaskan ada beberapa program yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menangani stunting, salah satunya adalah program orangtua asuh.
“Orangtua asuh ini akan kita berikan intervensi selama 90 hari kurang lebih tiga bulan dengan nilai 15.000 perhari. Kita tidak boleh hanya terkonsentrasi pada anak stunting saja, tetapi anak-anak yang kecendrungan akan menuju stunting harus mendapatkan pencegahan,” pungkasnya.
Lebih jauh, sesuai amanat presiden, Wagub ingin memastikan keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebar di seluruh kabupaten dan kota turut ikut membantu menurunkan angka stunting di NTB. BGN ikut serta dalam penurunan angka stunting dan diharapkan menyasar sejumlah anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lansia di NTB.
Tak hanya itu, Wagub memaparkan pentingnya koordinasi di setiap tingkatan pemerintah dalam menekan angka stunting. Sehingga, diharapkan capaian angka stunting di tingkat kabupaten dan kota dapat menjadi akumulasi di tingkat provinsi NTB.
“Pergerakan dan penurunan angka itu bisa didapatkan apabila pemerintah kabupaten dan kota bekerja secara bersama, secara masif sehingga sedikit besarnya angka penurunan itu akan mempengaruhi capaian akumulasi di tingkat provinsi,” ujarnya.
Untuk itu, Wagub mengapresiasi sejumlah kabupaten/kota yang terus berupaya dalam mengintervensi sejumlah Dinas dalam memadukan dan memastikan berbagai kegiatan terarah.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi (Diskominfotik), Yusron Hadi mengatakan, pijakan utama pembangunan berbasis desa, pertama karena sebagian besar penduduk miskin berada di desa, Kedua, desa-desa di NTB sejatinya kaya sumber daya alam pangan, pertanian, perikanan
“Ketiga, desa kita sekarang punya sumber daya manusia yang kreatif. Banyak anak muda inovatif tinggal di desa. Kalau potensi ini dikemas dengan baik bisa menjadi kekuatan baru NTB”, ujarnya dalam forum diskusi “Catatan Rakyat” yang digelar YIM Creative Center di Bumi Resto, Mataram, Jumat (07/11/2205).
Program Desa Berdaya juga bersinergi dengan pengembangan desa wisata yang memperkuat klaster destinasi nasional dan internasional untuk mempercepat transformasi NTB yang lebih mandiri dan berdaya saing.
Yusron menekankan, desa bukan hanya objek pembangunan tetapi juga simpul strategis yang menghubungkan banyak kepentingan lintas sektor. Melalui pendekatan kawasan, program Desa Berdaya mendorong keterhubungan antar desa dengan pusat ekonomi wilayah mulai dari pertanian, industri hingga ekonomi kreatif dengan konsep hilirisasi yang menjadi bagian penting untuk memahami peran desa desa dalam rantai nilai siapa yang memproduksi, mengolah dan memasarkan hasil.
Sementara itu, Dr Firman, akademisi dari Universitas Mataram menilai Desa Berdaya Transformatif sebagai model baru pembangunan berbasis data dan pendampingan yang intensif. Pendekatan ini, diarahkan untuk membangun entitas lokal yang tangguh di tingkat desa.
“Desa Berdaya Transformatif fokus pada pemberdayaan keluarga miskin ekstrem dengan memahami aspek sosiologis, psikologis dan demografis mereka. Pendampingan dilakukan secara intensif dan berbasis data yang terverifikasi”, jelasnya.
Program ini memiliki tahapan yang jelas, dimulai dari verifikasi dan validasi data, graduasi menuju kemandirian hingga pengembangan penghidupan yang terhubung dengan potensi ekonomi desa. Dilakukan juga pemberdayaan sosial dan perubahan perilaku serta pendampingan keuangan rumah tangga agar keluarga miskin bisa beralih dari konsumsi menuju produksi.
“Pendampingan dilakukan selama dua tahun dengan target keluarga miskin ekstrem di desil satu. Kita ingin mereka tidak hanya keluar dari kemiskinan, tapi benar-benar mandiri”, tegasnya.
Peran pemerintah provinsi sebagai pengorkestra utama Desa Berdaya Transformatif menjadi platform kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, mitra pembangunan, sektor swasta dan desa menjadi simpul utama transformasi.
Kisah nyata datang dari desa-desa di Sumbawa, misalnya Nuraini, perempuan paruh baya. Nuraini adalah salah satu dari ratusan pelaku UMKM Sumbawa. Nur sehari-hari memasarkan produknya berupa kopi Kocimar di tenant Bandara Sultan Kaharuddin IV, Sumbawa Besar Menurutnya, dahulu omzetnya hanya 1-2 kg kopi per bulan. ‘’Sekarang sudah mencapai 12 kg per bulan,’’ katanya. Atau mencapai Rp 5 juta lebih per bulan. Saat ini Nur masih dibantu oleh seorang tetangga yang menjadi karyawannya.
Kocimar hanyalah salah satu dari sekian banyak produk yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Sumbawa. Masih banyak produk-produk local lainnya yang dihasilkan.
Maya,seorang wanita muda pecinta kerajinan tangan membuka tenan di bandara sultan kaharuddin IV Sumbawa. Maya kini mampu mengembangkan usahanya karena pasar pariwisata yang cukup berkembang. Hal ini memberi ruang ekspansi produk kreatif lokal. Potensi UMKM di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang terus tumbuh tidak hanya mendongkrak pendapatan masyarakat tapi juga memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi NTB yang sedang bertransformasi dari ketergantungan tambang menuju ekosistem ekonomi berkelanjutan.
Dengan sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi, pelaku industri kreatif, dan sektor pariwisata, program Desa Berdaya menggulirkan model pendampingan yang mengubah pola konsumsi menjadi produksi mandiri, memaksimalkan potensi lokal, dan membangun ekonomi desa berkelanjutan. Inisiatif ini juga mengokohkan peran serta anak muda sebagai pelaku perubahan, yang bukan hanya menjadi agen kreativitas tapi juga penggerak kesejahteraan.
Dengan tagline NTB Mendunia, Nusa Tenggara Barat kini menapaki jalan baru yang bukan hanya soal angka statistik, tapi tentang bagaimana desa-desa dan warganya diberdayakan secara nyata menuju kesejahteraan dan kemakmuran. NTB harus bisa menjadi contoh sukses pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus pusat ekonomi kreatif dan pariwisata berkualitas di Indonesia. (fajar rachmat)
