MATARAM- Beberapa hari terakhir, jagat maya di Nusa Tenggara Barat viral video ucapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Sadimin.
Ucapannya dinilai diskriminatif. Khususnya terkait strategi pembangunan jalan antara dua pulau besar di NTB, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Pidato Sadimin ini disampaikan pada acara “Kamisan” Gubernur NTB pada 27 November 2025 lalu. Dalam potongan video tersebut Sadimin mengatakan jalan di pulau Sumbawa sepi, maka ketika ada jalan yang rusak dibiarkan.
Terkait hal tersebut, Sadimin meminta maaf kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Sumbawa karena ucapannya dalam potongan video tersebut. Menurutnya, tidak ada niat sama sekali dirinya membuat ketersinggungan masyarakat. “Kalau didenger utuh tanpa dipotong, maksudnya tidak demikian. Bahkan faktanya, tahun ini anggaran pembangunan untuk Pulau Sumbawa lebih besar dibandingkan dengan Pulau Lombok,” ungkapnya.
Menurutnya, tidak ada perlakuan berbeda antara Lombok dan Sumbawa dalam pembangunan infrastruktur. “Pernyataan saya saat itu menjawab pertanyaan mahasiswa Teknik Unram terkait dugaan ketimpangan pembangunan,” jelas Sadimin, Senin 1 Desember 2025 di Mataram.
Menurutnya, penanganan infrastruktur di NTB dilakukan berdasarkan skala prioritas dan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, bukan berdasarkan wilayah. Baik Lombok maupun Sumbawa, kata dia, mendapat porsi sesuai kebutuhan dan urgensi pembangunan.
Sadimin juga menjelaskan bahwa secara geografis, panjang jalan provinsi di Pulau Lombok lebih pendek dibandingkan Pulau Sumbawa. Panjang jalan provinsi di Pulau Lombok sekitar 500 kilometer lebih, sedangkan total jalan provinsi di Pulau Sumbawa mencapai 900 kilometer lebih.
Karena anggaran terbatas, tidak semuanya bisa ditangani sekaligus. “Prioritas kami adalah ruas jalan dengan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) tinggi dan yang paling dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi NTB justru memberikan porsi anggaran lebih besar untuk Pulau Sumbawa, yakni Rp 58 miliar, sementara Pulau Lombok mendapat alokasi Rp35 miliar.
“Jadi Tidak benar kalau Sumbawa dianaktirikan. Justru faktanya pada 2025 Sumbawa lebih besar dibandingkan Pulau Lombok. Namun tetap tidak bisa meng-cover seluruh ruas karena rentangnya jauh lebih panjang,” kata Sadimin.
Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan persepsi publik dan mengakhiri polemik yang berkembang akibat potongan video tersebut. (jar)
