SUMBAWA- Staf Pengajar Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Dr Zulkieflimansyah, SE., M.Sc merespon kebijakan menteri keuangan yang baru, Purbaya. Kebijakan mengambil uang yang tersimpan di Bank Indonesia Rp 200 triliun dan menggelontorkan ke Bank pemerintah dinilai masih belum cukup untuk bisa membuat ekonomi membaik.
Bahkan jika dibandingkan, data data statistik dan hitungan Makro Ekonomi Indonesia di bawah Menkeu Sri Mulyani sebenarnya tidak jelek. “Bahkan relatif bagus dan stabil,” katanya yang ditulis dalam akun resminya Bang Zul Zulkieflimansyah.
Walaupun data data makro ekonomi kita relatif bagus, tapi masyarakat di akar rumput merasa ekonomi kita tidak sedang baik baik saja. Hidup sehari hari terasa makin berat. Uang susah di dapat. Pekerjaan makin susah, dll. Pokoknya hidup makin susah dan makin berat.
Dengan dikenakannya pajak yang semakin besar kepada sektor swasta dan kepada masyarakat secara langsung, benar benar memicu dan menyulut kemarahan yang nyaris saja mengancam pemerintahan dengan aksi demonstrasi yang merata di berbagai tempat.
Untunglah pemerintahan Presiden Prabowo segera bertindak cepat dalam merespon keinginan masyarakat. Pencopotan Menkeu Sri Mulyani nampaknya memberi sinyal kuat bahwa aspirasi masyarakat dan sektor swasta didengar oleh pemerintah.
Pesannya tegas dan lugas ; Pemerintah tetap konsisten berjuang dan membela rakyat.Menkeu yang baru Purbaya dengan gayanya yang khas dan ceplas ceplos segera melakukan terobosan dengan melepas uang yang selama ini di kendalikan secara konservatif melalui injeksi Rp 200 T ke sistem Ekonomi kita melalui perbankan.
Mantan Gubernur NTB ini menilai, Ini kebijakan yang bagus dan perlu diapresiasi. “Pak Presiden Prabowo tidak salah memilih Mas Purbaya menjadi Menkeu,” katanya. Tapi apakah ini cukup utk membuat ekonomi kita jalan dan kehidupan masyarakat sehari hari jadi terasa lebih baik? Belum tentu !
Dijelaskannya, ekonomi di lapangan akan terasa hidup, bergerak dan lebih baik kalau sektor riel kita juga bergerak. Kebijakan Menkeu Purbaya dengan melakukan terobosan di sektor keuangan tak akan banyak artinya kalau kebijakan sektor rielnya tidak jalan !
Dan logika sektor riel ini tidak sesederhana kebijakan di sektor keuangan. Ada kotak ‘pandora’ di level mikro yg rumit, dinamis dan punya logika sendiri.Menginjeksi Rp 200 T ke perbankan kita memang bagus tapi nggak akan banyak artinya kalau logika banyak pimpinan perbankan masih melakukan aktivitasnya seperti business as usual.
Tidak akan akan mudah berharap uang yang diinjeksi ke perbankan akan cepat tersalurkan ke sektor riel karena perbankan kita memang masih penuh aturan yang rumit, pruden dan selalu dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kadang kaku.
Mayoritas perbankan dan OJK ini cara berpikirnya masih menggunakan logika neo classical economics yang membuat sektor riel jadi tak mudah bergerak.Lalu solusinya bagaimana ? Kita tak sedang mendandani angka angka makro ekonomi kita.
Pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo harus segera memperbaiki keadaan ekonomi riel yang dirasakan masyarakat. Gimana caranya? Maksimalkan Makan Bergizi Graris (MBG) dan Maksimalkan keberadaan Koperasi Merah Putih.MBG bisa jadi solusi kongkrit dalam menyelesaikan masalah sehari hari masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional.
Menggerakkan ekonomi Provinsi kita bahkan menggerakkan ekonomi kota dan kabupaten kita.Caranya bagaimana? Mesin, peralatan dapur, bahan makanan harus berasal dari Produk produk dalam negeri. Kalau di provinsi dan kabupaten kita harus berani menggunakan Produk dan pengusaha lokal!
Jangan MBG ini malah jadi mainan baru dan bancakan pengusaha besar dgn produk dan mesin impor. Kalau ini terjadi geliat ekonomi nasional dan ekonomi lokal nggak akan terjadi.Begitu juga dgn Pemberdayaan Koperasi Merah Putih.
Ini lebih kongkrit lagi dan langsung ke jantung jantung desa di mana sebagian besar masyarakat kita berada.Pesan kepada Koperasi Merah Putih simple dan tegas; Gunakan Produk dan Pengusaha Lokal !
Tanpa menggunakan Produk dan Pengusaha lokal ekonomi kita di akar rumput tidak akan jalan dan ekonomi kita akan terus tersandera dalam jangka panjang! Namun Zul mengingatkan, menggunakan Produk dan Pengusaha lokal akan banyak menghadirkan masalah kalau tidak ada kesatuan pandangan dan pikiran dari Aparat penegak hukum, terutama polisi dan jaksa dan juga pengawas keuangan seperti BPK dan BPKP
“Jangan sampai karena alasan ‘merugikan keuangan negara’ banyak BMG dan Koperasi Merah putih kita yg menggunakan produk dan pengusaha lokal jadi pesakitan di kemudian hari.
Produk dan Pengusaha Lokal kita harus diberikan prioritas walaupun kualitas produknya relatif ‘kurang baik’ dan harganya ‘relatif lebih mahal’.Kenyataannya nanti di lapangan akan begitu.
Jadi tidak boleh APH dan BPK serta merta mengatakan merugikan keuangan negara karena BMG dan Koperasi kita tidak memilih harga yang paling murah dan kualitas yg paling bagus. Harus diingatkan kepada mereka semua bahwa ada cost of learning. Ada biaya pembelajaran bagi produk dan pengusaha2 lokal kita!
Apakah ini bisa berhasil dan berjalan baik? “Ya. Kami di NTB pernah melakukannya dengan baik dengan Program Jaring pengaman Sosial (JPS) yang menggunakan produk dan pengusaha lokal. Dan berhasil menggeliatkan ekonomi kami di masa krisis dan Pandemi,” imbuhnya.
Jadi Pak Menkeu selain Injeksi yg besar ke Perbankan, jangan sungkan sungkan injeksi modal besar juga ke MBG dan Koperasi Merah Putih. Karenaa MBG dan Koperasi Merah Putih lah yang akan menghidupkan ekonomi masyarakat.Nggak mudah memang dan akan muncul masalah2 baru.
“Tetapi bukankah perjalan panjang selalu harus di lalui dengan langkah pertama?” GOVERNANCE, accountabilty dan pengawasan program ini harus baik dan ketat. Karena kalau program ini jalan dan berhasil, program ini akan merubah wajah ekonomi kita dalam jangka panjang.
Kerja kerja menggerakkan sektor riel bisa juga dengan memaksimalkan keberadaan BUMN kita. BUMN tak boleh semata mencari keuntungan finansial tapi juga disematkan sebagai agent of innovation and technological development. (Jar)
