SUMBAWA, radarsumbawa.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Sosial mulai memperluas sosialisasi layanan perlindungan sosial (Perlinsos) digital dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), perangkat desa, hingga ketua RT dan RW didorong menjadi agen pendamping bagi warga yang kesulitan mengakses layanan bantuan sosial secara digital.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Drs. Iwan Sofian, mengatakan keterlibatan aparatur pemerintah hingga tingkat lingkungan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.
Menurutnya, masih banyak warga, khususnya kalangan lanjut usia, yang mengalami kesulitan mengoperasikan telepon pintar maupun aplikasi layanan pemerintah. Kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial.
“Semua orang bisa menjadi agen Perlinsos, terutama untuk membantu tetangga atau keluarga yang tidak pandai menggunakan gawai dan tidak bisa mengoperasikan aplikasi,” kata Iwan, Rabu (21/10/2026).
Ia menjelaskan, agen Perlinsos berperan sebagai pendamping masyarakat dalam mengakses layanan, termasuk membantu proses registrasi dan memberikan pemahaman mengenai tahapan pengajuan bantuan sosial.
Karena itu, Dinas Sosial mendorong ASN, PPPK, perangkat desa, serta pengurus RT dan RW untuk ikut menyebarluaskan informasi sekaligus memberikan pendampingan langsung kepada warga di lingkungan masing-masing.
Iwan mengungkapkan, perluasan sosialisasi program Perlinsos digital dilakukan setelah pihaknya berkonsultasi dengan Kementerian Sosial. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat memahami mekanisme pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Semua Desil Bisa Mendaftar, Belum Tentu Menerima Bansos
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa sistem Perlinsos digital membuka kesempatan pendaftaran bagi masyarakat, baik yang sudah tercatat sebagai penerima bantuan sosial maupun yang belum pernah mendapatkan bantuan.
Bahkan, menurutnya, pendaftaran dapat dilakukan oleh masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 10. Namun, ia mengingatkan bahwa kesempatan melakukan registrasi tidak berarti seluruh pendaftar otomatis berhak menerima bantuan.
Penentuan penerima tetap melalui proses pengolahan dan verifikasi data berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengajukan bantuan sesuai kebutuhan, sementara keputusan mengenai kelayakan penerima ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan data.
Iwan menyebutkan, proses verifikasi dilakukan melalui integrasi data dari sejumlah lembaga untuk memastikan kesesuaian identitas, kondisi sosial ekonomi, serta informasi pendukung lainnya.
Oleh karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi yang benar saat melakukan registrasi. Kelengkapan dokumen kependudukan juga perlu diperhatikan, termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD), sesuai persyaratan layanan.
Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa menargetkan sosialisasi dan perluasan akses Perlinsos digital berlangsung selama Oktober hingga Desember 2026.
Melalui keterlibatan aparatur pemerintah dan unsur masyarakat hingga tingkat RT dan RW, diharapkan semakin banyak warga yang memperoleh pendampingan dalam mengakses layanan perlindungan sosial.
Langkah ini sekaligus diharapkan dapat mengurangi hambatan penggunaan teknologi, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak tertinggal hanya karena keterbatasan kemampuan mengoperasikan layanan digital. (RS)
