SUMBAWA, radarsumbawa.com- wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori mengapresiasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk rehabilitasi atau perbaikan fasilitas puskesmas. Ia menilai dukungan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan di daerah.
Penegasan itu disampaikan Ansori saat memberikan arahan dalam rapat penajaman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Haji Ansori mendorong Dinas Kesehatan memanfaatkan peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi puskesmas. Menurutnya, program tersebut perlu dijemput secara aktif, sebagaimana pemerintah daerah mengupayakan dukungan pusat untuk revitalisasi sektor pendidikan.
Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan terus membangun komunikasi dengan kementerian terkait agar program revitalisasi puskesmas melalui Bantuan Presiden (Banpres) dapat direalisasikan pada 2027.
Namun demikian, Wakil Bupati meminta pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan diperketat. Hal ini menyusul masih adanya laporan masyarakat mengenai pelayanan yang belum optimal di sejumlah fasilitas kesehatan.
Ia mengaku kerap menerima telepon dari camat maupun masyarakat yang mengeluhkan belum mendapatkan pelayanan saat mendatangi fasilitas kesehatan.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Masyarakat menyampaikan keluhan kepada kepala daerah tentu dalam rangka meningkatkan pelayanan. Karena itu, UPT-UPT harus benar-benar diperketat pengawasannya,” katanya.
Menurutnya pelayanan kesehatan tidak boleh terhambat oleh urusan administrasi. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas, diminta mengutamakan masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tanpa mempersoalkan kepemilikan BPJS Kesehatan maupun kelengkapan dokumen kependudukan.
“Jangan sampai masyarakat datang ditanya punya BPJS atau tidak, ditanya KTP dulu atau tidak, sementara penanganannya tidak dilanjutkan. Layani dulu, masalah data bisa ditindaklanjuti kemudian,” tegas Haji Ansori.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi salah satu fokus utama Dinas Kesehatan dalam menyusun program kerja tahun 2027. Pelayanan harus mudah diakses, tidak menimbulkan keluhan, dan memastikan masyarakat memperoleh haknya.
Wabup Ansori juga meminta Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan OPD terkait untuk memastikan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat difasilitasi menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Wabup Ansori berharap seluruh masukan dalam rapat penajaman RKPD tersebut diterjemahkan menjadi program dan indikator kinerja yang lebih konkret, sehingga pelaksanaannya pada 2027 benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, penajaman program tidak boleh berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi harus menjadi pedoman kerja seluruh OPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa. (jar)
