SUMBAWA- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mempersiapkan pembentukan Unit Layanan Disabilitas di kabupaten/Kota. Dalam hal ini, pembentukan ULD BPBD Kabupaten Sumbawa akan menjadi yang pertama di Pulau Sumbawa.
Salah satu tahapan persiapannya adalah dengan menggelar Loka Karya Pembentukan ULD BPBD Kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang digelar di aula La Grande, Kota Sumbawa ini dihadiri sebanyak 56 peserta. Perwakilan berbagai instansi terkait dan elemen masyarakat.
Kepala Bidang RRK BPBD Provinsi Awan Darmawan menjelaskan, ULD ini adalah layanan disabilitas penaggulangan bencana yang merupakan unit teknis di bawah BPBD Provinsi. Tugasnya melaksanakan layanan PB yang inklusi terutama dalam memberikan layanan pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Dipaparkan juga beberapa praktik baik yang telah dilaksanakan ULD BPBD Provinsi dalam usianya yang belum genap berusia dua tahun. Misalnya pendataan partisipatif, melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan mitigasi bencana, telah menyediakan layanan dan akomodasi yang inklusif, peningkatan kapasitas dan edukasi.
Dan ULD Provinsi telah membentuk ULD BPBD di Lombok Utara dan Lombok Tengah. “Nah, Sumbawa menjadi yang pertama di Pulau Sumbawa,” ungkapnya. Menurutnya, NTB ini menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi pilot project pembentukan ULD di Indonesia.
Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan di Bapperida Kabupaten Sumbawa Johan Satria Wijaya menegaskan bahwa Pemda Sumbawa siap mendukung pembentukan ULD BPBD Kabupaten Sumbawa ini. Yang penting, kata Johan, setiap pengusulan anggaran disampaikan secara tertulis dan harus jelas latar belakang, manfaat dan tujuan dari program. Ditambahkan, bahwa cetak biru penanggulangan bencana inklusif di Kabupaten Sumbawa sudah ada dalam RKPD 2026, RPJMD maupun RPJP Kabupaten Sumbawa.
Sekretaris BPBD Sumbawa mengungkapkan bahwa lokakarya ini adalah lanjutan dari beberapa tahapan yang sudah berjalan. ULD sangat penting sebagai bentuk perhatian kepada penyandang disabilitas. Apalagi karena Sumbawa ini adalah daerah yang rawan bencana. Longsor, banjir, gempa bumi, gunung api, dan kebakaran. Dan korban yang paling banyak itu adalah dari kelompok disabilitas. Baru diikuti oleh anak-anak, lansia, dan ibu hamil dan menyusui. “Mereka ini yang paling sulit menyelamatkan diri,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, Bidan Ulva Nalaraya pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mengeluhkan kendala komunikasi dengan penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana. Untuk itu, Ulva mengharapkan Pemda Sumbawa memberikan pelatihan kepada Nakes khususnya yang berada di desa-desa. “Pelatihan bagaimana berkomunikasi dengan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Syarifah yang hadir juga menegaskan pihaknya selalu hadir dalam setiap peristiwa bencana alam. “Kami siap berkolaborasi dengan seluruh pihak,” katanya kepada media ini.
Di sisi lain, seringnya tenaga kesehatan tidak diberikan penghargaan dalam setiap penanggulangan bencana. Agar ini menjadi perhatian pemerintah. Hingga berita ini ditulis, kegiatan lokakarya masih berlangsung. Diskusi-diskusi hingga berakhir sore nanti pada pengambilan kesimpulan. (jar)
