JAKARTA- Gubernur NTB LM Iqbal menjelaskan bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan di NTB dilakukan melalui orkestrasi berbagai sumber daya pembangunan. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta melalui program CSR.
Hal ini disampaikan gubernur saat bertemu dengan menteri sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, kemarin. Intervensi dalam program Desa Berdaya dilakukan pada dua level, yaitu level keluarga dan level desa.
Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp 7 juta untuk mengembangkan usaha produktif sebagai sumber penghidupan, seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, atau pengembangan greenhouse yang dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi program makan bergizi gratis.
Sementara pada level desa, dialokasikan sekitar Rp 500 juta untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghambat masyarakat keluar dari kemiskinan, seperti pembangunan jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, maupun penyediaan infrastruktur dasar lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB juga menyampaikan harapan agar masyarakat yang sedang mendapatkan intervensi program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kelompok miskin,” ujar Miq Iqbal.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa sebagai tempat layanan pengaduan sosial masyarakat yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah. (yes)
