Jakarta, 9 Maret 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia memperkuat sinergi percepatan penanganan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial.
Dalam pertemuan antara Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3), Kementerian Sosial bahkan menyatakan antusiasmenya menjadikan NTB sebagai salah satu percontohan nasional penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu.
Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik dan Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti. Sementara Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Men didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Supono, Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Adrianus Alla.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial memaparkan berbagai pembenahan mendasar yang sedang dilakukan Kementerian Sosial, terutama dalam penataan sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Gus Men, sistem data bantuan sosial kini diperkuat melalui mekanisme baru di mana pengelolaan dan validasi data diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai wali data nasional. Langkah ini dilakukan agar data penerima bantuan sosial benar-benar akurat dan tepat sasaran.
“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” ujar Gus Men.
Selain pembenahan data sosial, Menteri Sosial juga menjelaskan program Sekolah Rakyat, yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang berasal dari Desil 1 dalam basis data sosial nasional.
Proses seleksi dilakukan secara ketat berbasis data kemiskinan yang telah tervalidasi. Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, asrama, pakaian, makan hingga layanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Selain pendidikan formal, para siswa juga dibekali pembinaan karakter dan keterampilan agar siap melanjutkan pendidikan tinggi maupun memasuki dunia kerja.
Bagi siswa berprestasi, pemerintah akan menyiapkan jalur beasiswa untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Men juga menyampaikan program pembangunan Kampung Nelayan, yang telah mulai dilaksanakan di Kabupaten Indramayu bagi sekitar 100 kepala keluarga nelayan.
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa kunjungannya selain untuk bersilaturahmi juga untuk mengundang Menteri Sosial menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal juga memaparkan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian utama karena NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” jelas Miq Iqbal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Melalui program ini, setiap tahun sekitar 40 desa mendapatkan pendampingan khusus untuk memastikan program penanganan kemiskinan berjalan secara terarah dan berbasis data yang akurat. Pendamping melakukan verifikasi dan validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran. (Kominfotik)
